Konferensi Asia Afrika
Berdirinya Gerakan Non Blok
Sejarah dan Peran Indonesia di PBB Peranan Indonesia di ASEAN
Berdirinya GERAKAN NON BLOK
(Non Aligned Movement)
Awal Lahirnya Gerakan Non Blok
Konferensi
Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA
Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan
proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan
dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika
yang baru saja mencapai kemerdekaannya. KAA ditujukan untuk mengidentifikasi
dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan
kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan
internasional. KAA menyepakati ’Dasa Sila Bandung’ yang dirumuskan
sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama
antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati
kenyataan.
Pendiri, Penggagas,
atau Pemrakarsa berdirinya “GERAKAN NON
BLOK” yang lebih dikenal sebagai The Initiative of Five adalah ;
1.
Presiden Indonesia Soekarno
2.
Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito
3.
Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser
4.
Presiden Ghana Kwame Nkrumah
5.
Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru
Tujuan GNB(Gerakan Non Blok)
Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke
luar.
1. Tujuan ke
dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan
politik yang jauh tertinggal dari negara maju.
2. Tujuan ke
luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok Barat dan blok Timur
menuju perdamaian dan keamanan dunia.
Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara Non blok menyelenggarakan konferensi
tingkat tinggi (KTT). Pokokpembicaraan utama adalah membahas
persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan Non blok dan ikut mencari
solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa intemasional yang membahayakan
perdamaian dan keamanan dunia.
Tujuan utama GNB semula difokuskan pada
upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional,
kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting
lainnya adalah penentangan terhadap Apartheid;
tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala
bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme,
neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing; perlucutan senjata;
tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara
damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan
internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem
perekonomian internasional; serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan
hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama
negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77)
telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi
dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic
Order).
Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada
tahun 1989 dan kekuatan militer-politik komunisme di Eropa Timur, muncul
perdebatan mengenai relevansi, manfaat dan keberadaan GNB. Muncul pendapat yang
menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar, eksistensi GNB telah tidak
bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan
energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dunia pasca Perang Dingin,
di mana ketegangan Utara-Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara
maju dan negara berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional.
Perhatian GNB pada masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara
berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telah menjadi fokus
perjuangan GNB di berbagai forum Iinternasional pada dekade 90-an.
Prinsip Dasar Gerakan Non Blok (GNB)
Non-Blok didirikan berdasarkan
prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika
yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung pada bulan April
1955 di Bandung (Indonesia).
Substansi Dasasila Bandung berisi
tentang “pernyataan mengenai dukungan
bagi kedamaian dan kerja sama dunia”. Dasasila Bandung memasukkan
prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru, sebagai berikut :
1) Menghormati
hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asa-asa yang termuat didalam
piagam PBB.
2) Menghormati
kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3) Mengakui
persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4) Tidak
melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-persoalan dalam negeri
negara lain.
5) Menghormati
hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun
secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
6) (aTidak
menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi
kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan
campur tangan terhadap negara lain.
7) Tidak
melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap
integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu Negara.
8) Menyelesaikan
segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan,
persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian masalah hokum, ataupun lain-lain cara
damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam
PBB.
9) Memajukan
kepentingan bersama dan kerja sama.
10) Menghormati
hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
Alasan Kenapa dibentuk Gerakan Non Blok ?
Pasca Perang Dunia II munculnya 2 Blok raksasa
dunia yang mempunyai paham ideology yang berbeda yaitu Blok Timur Blok Timur
yang berhaluan komunis dipimpin Uni Soviet dengan anggota, seperti Polandia,
Jerman Timur, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Albania, dan Blok
Barat yang berhaluan liberalis dan kapitalis dipimpin Amerika Serikat, dengan
anggotanya Inggris, Prancis, Belanda, Italia, Jerman Barat, Kanada, Belgia,
Australia, Norwegia, Turki, Yunani, dan Portugal.
Blok Barat dan blok Timur selalu
terlibat dalam ketegangan yang berlanjut pada “perang dingin”. Ketegangan
tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi, saling berlomba senjata nuklir,
perluasan lingkungan dan rivalitas blok melalui pembentukan pakta milker yang
dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.
Untuk meredakan ketegangan di antara
dua blok, negara-negara yang cinta damai mengupayakan berbagai pertemuan untuk
mencari solusi terbaik guna mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Pada
tahun 1955 beberapa negara Asia dan Afrika mengikuti Konferensi Asia-Afrika di
Bandung. Demikian juga pada tahun 1956, negara wan Yugoslavia, Indonesia dan
India melakukan pertemuan di Pulau Brioni (Yugoslavia) yang mencetuskan ide
pembentukan Gerakan Negara-negara Non blok.
Gerakan Non blok merupakan wadah negara-negara
yang tidak memasuki blok Barat ataupun blok Timur. Gerakan Non blok tidak
diartikan sebagai netralisme, tetapi aktif sebagai subjek yang ikut berperan
dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional. Negara-negara Non blok
tidak ingin dijadikan obyek kepentingan dua raksasa dunia dalam pergolakan
politik internasional. Negara-negara ini pun tidak mau diombang-ambingkan dua
ideologi raksasa yang sedang berlomba berebut pengaruh.
Oleh
karena itu, mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok baru yang netral,
tidak memihak Blok Barat ataupun Blok Timur. Kelompok inilah yang nantinya
disebut kelompok negara- negara Non Blok.
Dengan demikian faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut;
Dengan demikian faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut;
1) Munculnya dua blok. yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia.
2) Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia.
3)
Ditandatanganinya “Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito
(Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
bertujuan mempersatukan negara-negara non blok.
4)
Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di Kuba secara
besar-besaran.
5)
Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar PBB, yaitu:
a)
Presiden Soekarno (Indonesia),
b)
PM Jawaharlal Nehru (India),
c)
Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
d)
Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan
e)
Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).
Kata “Non-Blok” diperkenalkan pertama
kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di
Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat
digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan
Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari
Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut adalah:
1.
Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.
2.
Perjanjian non-agresi
3.
Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain
4.
Kesetaraan dan keuntungan bersama
5.
Menjaga perdamaian
Sejarah dan Peranan
Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Latar Belakang
Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa
Setelah
Perang Dunia I (1914–1918), Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengusulkan
membentuk League of Nation atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 8 Januari 1918.
Usulan presiden ini tertuang dalam 14 pasal (Wilson’s Fourteen
Points). Pada 10 Juni 1920, terbentuklah LBB di Versailles, Prancis.
Adapun markas besarnya berada di Jenewa, Swiss.
Tujuan
pembentukan LBB adalah memelihara perdamaian dunia. Namun, peranannya sebagai
lembaga pemelihara perdamaian dunia, tidak dapat terlaksana dengan baik.
Usaha
mencapai perdamaian dunia dirintis kembali oleh Presiden Amerika Serikat
Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston
Churchill. Mereka mengadakan pertemuan di atas kapal penjelajah Atlanta di
lepas Pantai New Foundland, Samudra Atlantik pada 14 Agustus 1941.
Pertemuan
ini menghasilkan suatu deklarasi (Atlantic Charter), yaitu negara-negara di
dunia tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah (ekspansi), semua bangsa di
dunia berhak menentukan corak dan bentuk pemerintahannya sendiri, semua negara
berhak turut serta dalam perdagangan dunia, dan semua bangsa berkewajiban ikut
serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia.
Selanjutnya,
diadakan pertemuan-pertemuan susulan, antara lain di Moskow (1943), Dumbarton
Oaks (1944), dan Yalta (1945). Pada pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington,
diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia. Hasil
pertemuan tersebut menyetujui dibentuknya organisasi United Nations
Organization atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pada
pertemuan lanjutan di San Fransisco (25 April–26 Juni 1945) dihasilkan Piagam
Perdamaian (Charter of Peace) yang kemudian digunakan sebagai Mukadimah Piagam
PBB. Pertemuan ini dihadiri oleh 50 negara, 282 delegasi yang terdiri atas 444
orang. Akhirnya, secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada 24
Oktober 1945.
Tujuan Perserikatan
Bangsa-Bangsa
Adapun
tujuan PBB, yaitu mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional,
mempererat persahabatan antarbangsa berdasarkan hak-hak yang sama dan hak
setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, meningkatkan kerja sama
antarbangsa dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, menghargai kebebasan
(hak) asasi manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, jenis kelamin, bahasa,
atau agama, dan mengakui PBB sebagai organisasi yang dapat mewujudkan cita-cita
tersebut.
Organisasi
Perserikatan Bangsa Bangsa
1. Majelis
Umum
Badan ini merupakan badan
legislatif PBB. Keanggotaannya terdiri atas semua wakil dari negara anggota.
Adapun tugas Majelis Umum, antara lain:
a) memajukan kerja sama internasional dalam bidang politik dan
memajukan perkembangan hukum internasional;
b) memajukan kerja sama
internasional dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan
kesehatan;
c) membantu pelaksanaan
hak-hak asasi dan kemerdekaan manusia bagi semua bangsa di seluruh dunia;
d) membentuk badan-badan PBB di luar badan-badan yang telah
ditetapkan;
e) menetapkan anggaran belanja dan pendapatan PBB.
2. Dewan
Keamanan
Dewan Keamanan (DK) PBB
terdiri atas 15 negara anggota yang terdiri atas lima negara anggota tetap,
yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia serta 10 negara
anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum dengan masa jabatan dua
tahun. Kelima negara anggota tetap dalam DK memiliki hak veto, yaitu hak untuk
membatalkan sesuatu keputusan yang telah ditetapkan oleh anggota DK PBB. Fungsi
DK PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, menyelesaikan
sengketa secara damai, dan mengambil tindakan-tindakan terhadap negara-negara
yang mengancam perdamaian dunia.
3. Dewan
Ekonomi dan Sosial
Jumlah negara anggota
dewan ekonomi dan sosial terdiri atas 27 negara anggota PBB. Adapun tugas dewan
ini, yaitu:
a) mengadakan
penyelidikan dan menyusun laporan tentang masalah ekonomi, sosial, pendidikan,
dan kesehatan di seluruh dunia;
b) membuat rencana-rencana
perjanjian tentang masalah tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan
kepada Majelis Umum;
c) membuat
pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan
wewenangnya.
4. Dewan
Perwalian
Dewan ini bertugas
mengawasi dan memajukan daerah per walian nya. Sistem pemerintahan pada daerah
perwalian diserahkan kepada PBB. Dewan perwalian terdiri atas negara-negara
yang ditugaskan oleh PBB, anggota-anggota Dewan Keamanan PBB, dan
anggota-anggota lain yang dipilih oleh Majelis Umum.
5. Mahkamah
Internasional
Keanggotaan badan ini
terdiri atas 15 orang hakim internasional dari 15 negara anggota PBB yang
dipilih oleh Majelis Umum dan DK PBB dengan masa jabatan selama sembilan tahun.
Tugas Mahkamah Internasional, yaitu mengadili dan memutuskan
perselisihan-perselisihan internasional dengan pedoman perjanjian-perjanjian
internasional, adat kebiasaan internasional, asas hukum yang berlaku bagi
bangsa-bangsa yang beradab, serta yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum.
6. Sekretariat
( Sekretaris Jenderal )
Sekretariat bertugas
menyelenggarakan pekerjaan administrasi PBB. Badan ini diketuai oleh seorang
sekretaris jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul DK PBB dengan
masa jabatan lima tahun.
Tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal
PBB, yaitu:
1)
Trygve Lie (Norwegia), 1946-1952;
2)
Dag Hamarskjold (Swedia), 1953-1961;
3)
U Thant (Myanmar), 1961- 1971;
4)
Kurt Waldheim (Austria), 1972-1981;
5)
Javier Perez de Cuellar (Peru), 1982-1991;
6)
Boutros Boutros-Ghali (Mesir), 1992-1996;
7)
Koffi Annan (Ghana), 1997-2006;
8)
Ban Ki-moon (Korea Selatan), 2007-Sekarang.
Peranan
Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai anggota PBB, Indonesia turut serta dalam
segala program PBB, khususnya mengenai upaya perdamaian dunia. Partisipasi
aktif dan peran yang pernah dilakukan bangsa Indonesia dalam program PBB, di
antaranya:
1) mengirimkan Pasukan
Garuda I (1957) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan
Perang Arab-Israel;
2) mengirimkan Pasukan Garuda II dan III (1960) sebagai
pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang saudara di Kongo;
3) mengirimkan Pasukan
Garuda IV dan V (1973) sebagai pasukan pengawas gencatan senjata di Vietnam;
4) Mengirimkan Pasukan Garuda VI (1973), VII (1974), dan VIII
(1975) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dalam Perang Arab-Israel;
5) mengirimkan Pasukan Garuda IX (1988) sebagai pasukan
pemelihara perdamaian PBB dalam Perang Irak–Iran;
6) mengirimkan Pasukan Garuda X (1990) sebagai pasukan
pemelihara perdamaian PBB untuk mengawasi Pemilu di Namibia;
7) mengirimkan Pasukan Garuda XI (1990) sebagai pasukan
pemelihara perdamaian PBB dalam Perang Irak–Iran;
8) mengirimkan Pasukan Garuda XII (1992) sebagai pasukan
pemelihara perdamaian PBB dalam konflik Kamboja;
9) mengirimkan Pasukan
Garuda XIII (1992) sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Somalia;
10)mengirimkan Pasukan Garuda XIV (1993) sebagai pasukan
pemelihara perdamaian PBB di Bosnia.
Selain itu Fungsi dan peranan Indonesia di PBB (Persikatan Bangsa-Bangsa) secara garis besarnya dan keseluruhan mencakup ;
(a)Secara tidak langsung, Indonesia
ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam konferensi Asia
Afrika, ASEAN, maupun Gerakan Non Blok.
(b)Pada tahun 1985 Indonesia membantu
PBB yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya
kelaparan. Bantuan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke-40.
(c)Indonesia pernah dipilih sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974.
(d)Berdasarkan Frago (Fragmentery
Order) Nomor 10/10/08 tanggal 30 Oktober 2008, penambahan Kontingen Indonesia
dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan.
(e)Peran serta Indonesia dalam rangka
mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan social.
(f) Penyumbang pasukan / Polisi /
Troops / Police (Contributing Country) dengan jumlah personil sebanyak 1.618.
Saat ini Indonesia terlibat aktif 6 UNPKO yang tersebar di 5 Negara.
(g)Pengiriman PKD dibawah bendera PBB
menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai.
(h)Indonesia menyatakan kemerdekaannya
pada tanggal 17 Agustus 1945. Mesir segera mengadakan sidang menteri luar
negeri negara-negara Liga Ararb pada 18 Nove,ber 1946. mereka menetapkan
tentang pengakuan kemerdekaan TI sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh.
Pengakuan tersebut adalah pengakuan De Jure menurut hukum internasional.
(i) Awal pekan ini Indonesia berhasil
terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan yang
dilakukan Majelis Hukum PBB melalui pemungutan suara dengan perolehan 158 suara
dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.
Peran penting Indonesia juga diberikan pada keberlangsungan
organisasi se-Asia Tenggara yakni ASEAN. Peranan Indonesia dalam ASEAN yang
sangat besar tersebut diantaranya sebagai berikut :
(a)Indonesia merupakan salah satu
negara pemrakarsa berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.
(b)Indonesia berusaha membantu
pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina.
Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indocina secara keseluruhan dan
Vietnam khususnya sangat penting dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia
Tenggara. Pada tanggal 15-17 Mei 1970 di Jakarta diselenggarakan konferensi
untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja. Dengan demikian Indonesia telah
berusaha menyumbangkan jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan-ketegangan
dan konflik-konflik bersenjata di Asia Tenggara.
(c)Indonesia sebagai penyelenggara
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar,
Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976.
(d)Pada tanggal 7 Juni 1976 Indonesia
ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN dan sekaligus
ditunjuk sebagai Sekretaris Jendral Pertama adalah Letjen. H.R. Dharsono yang
kemudia digantikan oleh Umarjadi Njotowijono.
(e)Indonesia menjadi tempat pembuatan
pupuk se-ASEAN, tepatnya di Aceh yang nantinya akan digunakan negara-negara
ASEAN, otomatis Indonesia mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi
pengangguran di Indonesia.
(f)Mengikuti kerja sama regional
seperti ini maka akan lebih dihormati negara lain, seperti hanya kerja sama
regional yang di Eropa ataupun Timur Tengah, lebih-lebih kalau ASEAN kuar
dimata Internasional (sayangnya di Internasional ASEAN kurang dipandang)
(g)AL-TNI sering melakukan latihan
bersama dengan Singapura sehingga akan membuktikan pada dunia bahwa militer
Indonesia masih kuat, dan Indonesia pun melakukan perjanjian Ekstradisi disemua
negara ASEAN, walaupun agak lama untuk mendekati Singapura.
(h)Pada KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8
Oktober 2003 di Bali, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN (Asean
Community). Komunitas ini mencakup bidang keamanan, sosial – kebudayaan,
dan ekonomi.
(i) Pada
tahun 2004 Indonesia menjadi negara yang memimpin ASEAN. Selama memimpin,
Indonesia menyelenggarakan serangkaian pertemuan. Diantara pertemuan itu adalah
pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (Asean Ministerial Meeting), Forum
Kawasan ASEAN (Asean Regional Forum), Pertemuan Kementrian Kawasan
mengenai penanggulangan terorisme, dan beberapa pertemuan lainnya.
(j)Menjadi tuan rumah pertemuan khusus
pasca gempa bumi dan tsunami pada Januari 2005. pertemuan ini bertujuan untuk
membicarakan tindakan-tindakan mengatasi bencana tsunami pada 26 Desember 2004.
(k)Pada bulan Agustus 2007 diresmikan
Asean Forum 2007 di Jakarta. Forum ini diselenggarakan untuk mendukung
terwujudnya Komunitas Asean 2015 diselenggarakan dalam rangka memperingati hari
jadi ASEAN ke-40
Demikianlah
Materi Sejarah dan Peranan Indonesia Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), ASEAN Semoga bermanfaat...
Kekebalan Diplomatic ada 2 yaitu ;
Inviolability
dan Immunity
Inviolability adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasan
negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sehingga
di sini terkandung pengertian perwakilan diplomatik memiliki hak mendapat
perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Bahwa pejabat diplomatik
Inviolable, tidak dapat ditangkap
atau ditahan oleh alat perlengkapan negara penerima. Negara penerima mempunyai
kewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi menjaga serangan atas kehormatan
pribadi pejabat diplomatik yang bersangkutan.
Immunity adalah kekebalan terhadap yuridiksi dari negara
penerima, baik hukum pidana, perdata, maupun administratif.
Apa yang dimaksud dengan Ekstradisi ?
Ekstradisi
adalah sebuah proses formal di mana seorang
tersangka kriminal ditahan oleh suatu pemerintah diserahkan kepada pemerintahan
lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan
ditemukan bersalah, menjalani hukumnya.
Sumber :
http://www.kemlu.go.id ,
http://id.shvoong.com , http://www.freelists.org
http://www.dw-world.de , http://id.shvoong.com , http://wikipedia.g.com
http://www.dw-world.de , http://id.shvoong.com , http://wikipedia.g.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan Memberikan Saran dan Kritik !!!